Komnas HAM Temukan Ada Dugaan Keterlibatan Ormas dan Orpol Dalam Operasional Kerangkeng Manusia

POSJAKUT – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Ahmad Taufan Damanik menerangkan pihaknya menemukan sejumlah dugaan pelanggaran hak asasi manusia, terkait keberadaan kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Ahmad Taufan Damanik, ada semacam praktik kekerasan atau bisa juga disebut perbudakan karena mempekerjakan seseorang tanpa izin pemenuhan aturan yang berlaku. 

"Memang  agak aneh kalua tak mau mnyebut ganjil mengingat peristiwa ini sudah berlangsung 12 tahunan, tapi tidak ada koreksi," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai menggelar jumpa pers virtual terkait karangkeng manusia Rabu Maret 2022.

Baca Juga: Diperkenalkan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman TNI AD Kini Punya Seragam Loreng Baru

Baca Juga: Wapres: Universitas Islam Internsional Indonesia (UIII) Berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Damanik mengaku heran dan merasa ada keganjilan terkait keberadaan kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Menariknya, kerangkeng manusia tersebut berada di lingkup rumah bupati yang yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas.

Apalagi, sebelum menjabat sebagai Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menjabat sebagai Ketua DPRD dan tokoh masyarakat. Kenapa ada peristiwa seperti ini yang sudah berlangsung lama tapi tidak ada koreksi dan pengawasan.

Baca Juga: DKI Jakarta Kirim 80 Personel Membawa Misi Kemanusiaan ke Lokasi Gempa Bumi di Sumatera Barat

Temuan Komnas HAM, diduga ada kekuatan lokal yang didukung oleh organisasi kemasyarakatan, organisasi politik hingga kekuatan finansial untuk menjalankan kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif tersebut.