Jakarta Untuk Pertama Kali Dapat Predikat A Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi Terus Naik

7 April 2022, 11:30 WIB
DKI untuk pertama kali dalam sejarah mendapat predikat A sejak SAKIP diberikan 2010 dimana nilainya saat itu 51,36 /maghfur/antarafoto

POSJAKUT -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima predikat A dengan nilai 80,10 dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2021.

SAKIP sendiri merupakan sebuah penilaian sistem akuntabilitas keuangan pemerintahan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Dan DKI untuk pertama kali dalam sejarah DKI Jakarta mendapat predikat A sejak SAKIP diberikan 2010.

Nilai dan predikat yang berhasil diraih Jakarta terus bergerak, pada waktu 2010 itu angkanya 51,36 sekarang nilainya di atas 80 dan mendapat predikat A.

 Baca Juga: Dapat Penghargaan dari BKPM, Realisasi Investasi di DKI Jakarta Selama 2021 Capai Rp103,3 Triliun

Anies menyebut, dalam implementasi SAKIP sejak 2010, Pemprov DKI Jakarta memperoleh nilai 51,36 dengan predikat CC (cukup); nilai 57,24 pada 2011; nilai 57,97 pada 2012; nilai 58,10 pada 2013. 

Nilai ini naik menjadi 59,73 pada 2014; kemudian nilai naik lagi jadi 58,87 pada 2015 dan memperoleh predikat B pada 2016 dengan nilai 60,13.

Pada akhir 2017, sesuai dengan target RPJMD Tahun 2017-2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki janji untuk meningkatkan nilai SAKIP Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga: Dapat Penghargaan Best BUMD, Bank DKI Konsisten Mendorong Nasabah Lakukan Transasi Non Tunai

Untuk itu, Gubernur Anies memastikan Pemprov DKI Jakarta terus melakukan perbaikan dari segi perencanaan, penganggaran dan pelaporan, hingga pada 2018 mendapat 71,04 dengan predikat BB (sangat baik).

Tahun berikutnya nilai SAKIP DKI terus naik, pada 2019 memperoleh nilai 73,84; 2020 memperoleh 74,41; dan pada tahun 2021 mendapat predikat A (memuaskan) dengan nilai 80,10.

Selain SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov DKI Jakarta juga terus mengalami kenaikan. Dimulai 2017 dengan nilai 63,75; meningkat pada 2018 dengan nilai 70,92; kemudian 2019 dengan 74,57;  tahun 2020 nilai 76,54 dan tahun 2021 mendapat predikat BB (sangat baik) dengan nilai 78,88.

Baca Juga: Temani Pengguna Jalani Ramadan, JOOX Hadirkan Konten Berfaedah Mulai Sahur Hingga Usai Salat Tarawih 

Hal tersebut dikatakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, seusai menerima Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021 di The Tribrata Darmawangsa Jakarta.

Seperti dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta beberapa perbaikan yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari memperbaiki penjabaran dan penerjemahan Indikator Kinerja dari level Kepala Daerah sampai dengan level Pengawas dan Subkoordinator.


Implementasi secara penuh performance based salary (tunjangan yang diperoleh berdasarkan performa dan capaian target).
Selanjutnya penggunaan Teknologi Informasi untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan, selanjutnya
mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome).

Baca Juga: Terungkap! Sosok Komedian Pembeli Video Syur Dea OnlyFans, Marshel Widianto. 

“Ada hal penting yang dikerjakan secara bertahap dalam beberapa tahun ini. Yang pertama adalah menerjemahkan program yang ditargetkan ke dalam ukuran yang bisa dipahami dan bisa dilaksanakan oleh seluruh jajaran,” kata Gubernur Anies

Jadi menurut  Anies, program itu diterjemahkan dalam ukuran per jenjang OPD yang ada di Pemprov DKI Jakarta, sehingga seluruh organisasi bekerja dengan target yang dipahami dan terukur. 

Gubernur Anies menerangkan, target yang dipahami dan terukur tersebut dikaitkan dengan tunjangan kinerja daerah (TKD). Jadi pemberian tunjangan kinerja mencerminkan pencapaian kinerja atas target.

Dengan begitu tunjangan kinerja yang diterima dari masyarakat dalam bentuk TKD adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan untuk masyarakat lewat pelaksanaan program. ***

 

Editor: Maghfur Ghazali

Tags

Terkini

Terpopuler