Network
POSJAKUT - Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengkritik negara-negara Asia Tenggara karena tidak bertindak tegas untuk mendesak pemerintah militer Myanmar yang dinilai memperoleh kekuasaan lewat cara ilegal, kudeta.
Disisi lain, Blinken bergerak untuk memperkuat hubungan AS dengan sekutu regional utamanya di Asia Tenggara, Thailand, sebagai bagian dari upaya untuk melawan pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik.
Blinken mengatakan saat konferensi pers di Bangkok bahwa sangat disayangkan penindasan di Myanmar hampir genap 18 bulan sejak pengambilalihan militer pada 1 Februari 2021. Dia juga mengatakan kecewa karena negara-negara tetangga tidak memberikan tekanan yang melawan.
"Saya pikir aman untuk mengatakan bahwa kami tidak melihat gerakan positif. Sebaliknya, kami terus melihat penindasan terhadap rakyat Burma yang terus menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh rezim," katanya.
Dia mengecam para pemimpin militer Myanmar karena memenjarakan atau memaksa hampir seluruh oposisi untuk melarikan diri. Dan matinya demokrasi serta krisis kemanusiaan yang suram.
“Semua negara harus terus berbicara dengan jelas tentang apa yang dilakukan rezim dalam penindasan dan kebrutalan yang sedang berlangsung,” kata Blinken.
“Kami memiliki kewajiban kepada rakyat Burma untuk meminta pertanggungjawaban rezim. Dukungan regional untuk kepatuhan rezim terhadap rencana lima poin yang dikembangkan oleh ASEAN juga penting. Itu belum terjadi.”
Rencana lima poin yang dimaksud adalah yang disetujui pada pertemuan puncak di Jakarta, 24 April 2021: Segera diakhirinya kekerasan di negara ini, dialog di antara semua pihak, penunjukan utusan khusus, bantuan kemanusiaan oleh ASEAN, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.***
Artikel Rekomendasi