Network
"Ke depan, green hydrogen tidak hanya diminati dari dalam tapi juga dari luar negeri,” katanya.
Sejauh ini PGE berada di peringkat pertama dalam pengelolaan panas bumi nasional dengan kapasitas terpasang 1.887 megawatt (MW). Sebesar 1.205 MW dikelola bersama mitra dan 672 MW dioperasikan sendiri oleh PGE.
Dalam RUPTL pengembangan panas bumi diharapkan mampu mencapai 5.444,5 MW pada tahun 2030 dengan rincian kapasitas terpasang PLN 1.077,5 MW dan IPP sebesar 4.367 MW.
Dalam 10 tahun ke depan, PGE menargetkan dapat meningkatkan kapasitas terpasang energi bersih yang bersumber dari panas bumi hingga dua kali lipat lebih dari yang saat ini dioperasikan sendiri oleh PGE.
Baca Juga: Gardu Khusus Segera Kelar, PLN Jamin Strum Mobil yang Akan Turun di Ajang Balap Formula E Aman
Pada 2030, PGE menargetkan dapat meningkatkan kapasitas terpasang yang dikelola langsung PGE menjadi 1.540 MW.
Itu artinya pada 2030 PGE berpotensi memberikan kontribusi potensi pengurangan emisi sebesar 9 juta ton CO2 per tahun, dan menargetkan menjadi tiga besar perusahaan produsen panas bumi di dunia.
Sementara itu, Hendra Yu Tonsa Tondang, Vice President Geothermal PT PLN (Persero), mengungkapkan masalah krusial dalam pengembangan panas bumi adalah adanya gap tarif listrik dan keekonomian proyek. Hal itu sangat menentukan untuk kelangsungan panas bumi.
Menurut Tondang ada beberapa instrumen untuk mengisi atau menutup gap tersebut, antara lain penerapan carbon tax, menurunkan biaya pokok produksi listrik di Indonesia Timur, insentif belanja modal, juga government drilling.
Saat ini kata Tondang pemerintah sedang melakukan eksplorasi program, goverment drilling. Tarif listrik EBT sampai sekarang masih tinggi ketimbang fosil. Untuk itu campur tangan pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk mendorong pemanfaatan EBT secara maksimal. ***
Artikel Rekomendasi