Network
Perdana menteri Australia sebelumnya, Scott Morrison, pada Desember 2018 membatalkan kebijakan atau klaim yang telah dianut bertahun-tahun oleh negara itu menyangkut Timur Tengah.
Morrison saat itu mengatakan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, namun tidak akan segera memindahkan kedutaan.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Australia mengevaluasi kebijakan yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel karena dinilainya tidak sejalan dengan proses perdamaian di Timur Tengah.
ISRAELBaca Juga: Israel Bujuk Qatar Dirikan Kantor Sementara Selama Piala Dunia 2022
Sukamta yang merupakan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI mengatakan kebijakan Australia meskipun hanya mengakui sebagian Yerusalem (Barat) sebagai ibukota Israel, tapi jika ditelaah lebih dalam sama saja dan sejalan dengan tindakan AS.
Menurut dia, demi terwujudnya keadilan dan perdamaian di sana, serta mempertimbangkan perasaan kaum muslimin Australia dan negeri-negeri tetangganya, Australia harus membatalkan kebijakan itu.
"Semua pihak seharusnya tidak membahas soal ibukota Israel, karena faktanya hari ini Palestina belum diakui kemerdekaannya. Karena itu saya mendorong agar semua negara tidak mengikuti langkah Amerika dan Australia yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel." ***
Artikel Rekomendasi