Network
POSJAKUT – Indonesia berada di bawah meningkatnya tekanan internasional atas larangan ekspor minyak kelapa sawit di tengah melonjaknya harga pangan di seluruh dunia.
Sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, tentu kebijakan tersebut mempengaruhi harga minyak nabati yang terus naik sejak saat Perang Ukraina dan kekurangan tenaga kerja pasca pandemi Covid-19.
Presiden Jokowi mengesahkan kebijakan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit pada Sabtu 22 April, sebagai tindakan jangka pendek setelah harga minyak goreng domestik melonjak lebih dari 50 persen.
Sementara itu mitra dagang Indonesia belum secara resmi memprotes larangan tersebut, namun tanda-tanda ketidakpuasan muncul di negara-negara seperti India dan Pakistan.
Baca Juga: Nakes Covid di China Lockdown Pabrik Apple, Para Buruh Memberontak Ingin Pulang ke Rumah
“Saya yakin keluhan resmi akan datang, terutama karena Indonesia menjadi tuan rumah G20 di Bali akhir tahun ini dan ini bukan perilaku model dari mitra dagang yang dapat diandalkan atau negara yang memegang kepresidenan G20,” kata James Guild, asisten di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura.
“Tapi tidak banyak yang bisa dilakukan siapa pun. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia sehingga memegang semua kartu dan pemerintah tampaknya bersedia menerima panas diplomatik untuk mencapai tujuan domestiknya.”
Dilansir dari Al Jazeera, larangan ini mengikuti serangkaian langkah-langkah sebelumnya yang bertujuan untuk mengendalikan pasokan minyak sawit, termasuk pembatasan harga minyak goreng dan pembatasan pembelian produk sebanyak dua liter yang mengakibatkan pelanggan putus asa mengantri di toko selama berjam-jam.
Bulan lalu, harga minyak sawit naik lebih dari 6 persen di Bursa Malaysia Derivatives Exchange, mendekati level tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada Maret 2022.***
Artikel Rekomendasi