POSJAKUT -- Negara Bagian Karnataka di India selatan memerintahkan penutupan sekolah dan kampus selama tiga hari karena larangan berhijab.
 
Kebijakan itu dibuat karena masifnya aksi protes selama berhari-hari.
 
Protes atau aksi demo dilakukan sebagai respon kebijakan tak populer negara bagian itu.
 
Dilansir Reuters, Kepala Menteri Basavaraj Bommai mengungkap sekolah terpaksa ditutup.
 
Baca Juga: Perbatasan Ditutup dengan Tembok, Timbulkan Genangan Air dan Protes Warga. Datang Ibu Lurah: Bongkar!
 
Pasalnya terjadi aksi protes karena keluarnya kebijakan larangan hijab di sejumlah sekolah.

Pekan lalu media setempat melaporkan bahwa sejumlah sekolah di kota pesisir Udupi menolak siswi Muslim yang berhijab.
 
Mereka yang berhijab dilarang datang ke sekolah, mengutip perintah Kementerian Pendidikan, sehingga memicu aksi protes dari kalangan orang tua dan murid.

Ketegangan di Udupi dan di tempat lain di Karnataka yang mayoritas Hindu semakin memanas dalam beberapa hari terakhir.
 
Baca Juga: Mengapa Murid Sekolah Harus Seragam? Ini Penjelasan Johan Wahyudi, Direktur EDU TC
 
Saat itu siswa dengan selendang safron--yang biasanya dipakai umat Hindu--memadati kelas untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap larangan hijab di lingkungan sekolahnya.

"Saya meminta semua murid, guru dan manajemen sekolah dan kampus serta masyarakat Karnataka agar menjaga perdamaian dan keharmonisan," kata Bommai.

Pemerintah Karnataka memerintahkan sekolah diseluruh negara bagian itu mengikuti aturan pemerintah.
 
Pemerintahan Karnataka yang 12 persen populasinya adalah Muslim.
 
Baca Juga: Disney dan Pixar Bocorkan Trailer Lightyear yang Bikin Penasaran, Tunggu Tanggal Tayangnya Juni 2022 ya
 
Sementara yang diperintah Partai Bharatiya Janata (BJP) nasional Hindu pimpinan PM Narendra Modi, pada 5 Februari memerintahkan seluruh sekolah harus mengikuti aturan berpakaian yang sudah ditetapkan manajemen.

Menteri Pendidikan Karnataka B.C. Nagesh, yang mengunggah perintah tersebut di Twitter, mengatakan aturan berpakaian di sekolah telah ditetapkan.
 
Kebijakan itu dibuat setelah dilakukan peninjauan keputusan pengadilan dari seluruh negeri untuk melarang hijab di lembaga pendidikan.

Partai oposisi dan kritikus menuding pemerintah BJP di tingkat federal dan negara mendiskriminasi minoritas agama dan berpotensi memancing kekerasan.
 
Baca Juga: RM Support Atlet yang Didiskualifikasi Karena Curang, Instagram BTS Langsung Diserang Netizen Cina

Modi membela gagasannya tersebut dan mengklaim bahwa kebijakan sosial dan ekonominya menguntungkan bagi seluruh warga India.

Kasus yang diajukan salah satu siswa terkait, yang menulis di dalam petisi bahwa memakai hijab adalah hak dasar agama yang dijamin oleh konstitusi, disidangkan di Pengadilan Tinggi Karnataka di Ibu Kota Bengaluru, Selasa.

Selagi tidak ada perintah akhir yang disahkan, hakim meminta masyarakat untuk tenang dan damai.
 
Persidangan akan melanjutkan dengan petisi tersebut pada Rabu, kata salah satu pengacara si pemohon kepada Reuters.***