Network
POSJAKUT – Presiden Direktur PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Ahmad Yuniarto mengungkapkan dilihat dari potensi panas bumi yang dimiliki, Indonesia diyakini akan menjadi pusat industri panas bumi berskala dunia di masa depan.
Menurut bagian dari Subholding Power and New Renewable Energy Pertamina itu untuk bisa mencapai target tersebut Indonesia harus greget membuat energi memanfaatkan panas bumi secaa lebih optimal.
Ahmad Yuniarto mengungkapkan dengan menjadi pusat industri panas bumi dunia, secara otomatis ketahanan energi yang ditopang oleh panas bumi bisa terwujud.
Baca Juga: Sebagai Bagian dari JakLingko, KWK Harus Siap Songsong Kendaraan Berbasis Listrik
Dikatakan bahwa panas bumi saat ini telah menjadi salah satu energi baru terbarukan yang paling relevan untuk menjadi sumber daya energi utama untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Ahmad Yuniarto mengungkapkan Indonesia sangat potensial untuk panas bumi karena melimpahnya sumber daya. Listrik yang dihasilkan dari panas bumi juga sangat stabil dan masih ada ruang agar biayanya kompetitif.
Selain itu kata Direktur PGE ini, energi panas bumi sangat kompeten sebagai base load pembangkit listrik untuk sistem kelistrikan apapun.
Menurut Yuniarto, untuk bisa mengejar target dekarbonisasi, pengembangan panas bumi harus kejar target dari sekarang. Perlu ada akselerasi ekstra dari dari pemerintah selaku regulator, tidak hanya mengandalkan pelaku usaha.
Green hydrogen, misalnya, yang menjadi produk lanjutan dari panas bumi, pengembangannya bisa memberikan efek berantai (multiplier effect) luar biasa.
Baca Juga: Masyarakat Diminta Manfaatkan Aplikasi PLN Mobile untuk Informasi Kelistrikan
Namun pengembangan green hydrogen membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh PGE.
"Kita bisa jadikan geothermal sebagai green economy yang memberikan efek terhadap Indonesia,” kata Yuniarto saat berbicara dalam 11th ITB International Geothermal Workshop 2022.
Porsoalannya kata Yuniarto, untuk memberikan value lebih banyak ke Indonesia bisakah Indonesia memproyeksikan green hydrogen dengan biaya efisien.
Sejauh ini PGE sudah menjalin koordinasi dengan beberapa Kementerian untuk pemanfaatan green hydrogen. PGE juga akan mencari mitra strategis untuk pengembangan bisnis baru ini.
Tidak hanya untuk bisnis panas bumi mitra, tetapi diharapkan bisa juga membawa teknologi serta pendanaan untuk pengembangan green hydrogen.
Green hydrogen diyakini bisa dikembangkan berdampingan dengan potensi panas bumi karena cadangannya juga d sekitar cadangan panas bumi. Indonesia yang memiliki cadangan panas bumi besar tentu memiliki keuntungan besar.
"Ke depan, green hydrogen tidak hanya diminati dari dalam tapi juga dari luar negeri,” katanya.
Sejauh ini PGE berada di peringkat pertama dalam pengelolaan panas bumi nasional dengan kapasitas terpasang 1.887 megawatt (MW). Sebesar 1.205 MW dikelola bersama mitra dan 672 MW dioperasikan sendiri oleh PGE.
Dalam RUPTL pengembangan panas bumi diharapkan mampu mencapai 5.444,5 MW pada tahun 2030 dengan rincian kapasitas terpasang PLN 1.077,5 MW dan IPP sebesar 4.367 MW.
Dalam 10 tahun ke depan, PGE menargetkan dapat meningkatkan kapasitas terpasang energi bersih yang bersumber dari panas bumi hingga dua kali lipat lebih dari yang saat ini dioperasikan sendiri oleh PGE.
Baca Juga: Gardu Khusus Segera Kelar, PLN Jamin Strum Mobil yang Akan Turun di Ajang Balap Formula E Aman
Pada 2030, PGE menargetkan dapat meningkatkan kapasitas terpasang yang dikelola langsung PGE menjadi 1.540 MW.
Itu artinya pada 2030 PGE berpotensi memberikan kontribusi potensi pengurangan emisi sebesar 9 juta ton CO2 per tahun, dan menargetkan menjadi tiga besar perusahaan produsen panas bumi di dunia.
Sementara itu, Hendra Yu Tonsa Tondang, Vice President Geothermal PT PLN (Persero), mengungkapkan masalah krusial dalam pengembangan panas bumi adalah adanya gap tarif listrik dan keekonomian proyek. Hal itu sangat menentukan untuk kelangsungan panas bumi.
Menurut Tondang ada beberapa instrumen untuk mengisi atau menutup gap tersebut, antara lain penerapan carbon tax, menurunkan biaya pokok produksi listrik di Indonesia Timur, insentif belanja modal, juga government drilling.
Saat ini kata Tondang pemerintah sedang melakukan eksplorasi program, goverment drilling. Tarif listrik EBT sampai sekarang masih tinggi ketimbang fosil. Untuk itu campur tangan pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk mendorong pemanfaatan EBT secara maksimal. ***
Artikel Rekomendasi