Network
Selain itu, kewenangan terkait perumusan kebijakan dan penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga juga harus didelegasikan kepada Bapanas.
Berdasarkan Pasal 29 Perpres 66/2021 Kementerian BUMN akan menguasakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan Perum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional.
Baca Juga: Kementerian Kesehatan Targetkan Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap Untuk 208 Juta Penduduk Tuntas Maret 2022
Andriko juga menyebutkan Pasal 45 Perpres 66/2021 yang menyatakan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.
"Ada waktu sekitar satu tahun sejak 29 Juli 2021 untuk segera melakukan konsolidasi agar operasional Badan Pangan Nasional dapat terlaksana dengan baik," kata Andriko.
Dia berpendapat bahwa pembentukan Badan Pangan Nasional merupakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang baru direalisasikan setelah sembilan tahun harus harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
"Karena kalau tidak, 273 juta penduduk Indonesia dan bertambah terus sekitar 3 persen dalam satu tahun ini akan menjadi persoalan jika tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata dia.***
Artikel Rekomendasi