POSJAKUT -- Presidensi G20 Indonesia tahun ini mencatat sejarah melalui pengumpulan Financial Intermediary Fund (FIF) sebesar 1,4 miliar dolar AS.
Dalam keterangan resminya Kementerian Keuangan menyebutkan FIF diselenggarakan oleh Bank Dunia.
Tujuan FIF yang digalang Presidensi G20 ini untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pembiayaan untuk pencegahan dan respon pandemi di masa depan.
Diketahui, anggota G20 mendorong tambahan komitmen FIF secara sukarela.
Baca Juga: Kemenlu China Rilis Laporan Pertemuan dengan Australia di G20 Bali: Anggap Kami Mitra, Bukan Lawan!
G20 juga menyambut baik keanggotaan dan perwakilan inklusif Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPR) FIF dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Termasuk juga organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor, di mana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memegang peran sentral.
Selama pandemi, lembaga keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan luar biasa untuk meningkatkan fungsinya sebagai intermediasi dalam mendukung perekonomian.
Baca Juga: Pertemuan G20 di Bali Memanas, Menlu Rusia Tuduh AS Cegah Solusi Damai Konflik di Ukraina
Pada saat dukungan kebijakan diperlukan untuk memitigasi dampak negatif dari pandemi, penerapan dukungan kebijakan yang terlalu lama dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.
Kemudian saat pemulihan pandemi sedang berlangsung, G20 menantikan laporan akhir strategi keluar alias exit strategies.
Juga tentang mitigasi efek luka memar atau scarring effect pada sektor keuangan, serta upaya untuk mengatasi kerentanan di Lembaga Keuangan Non-Bank (NBFI).
Kemenkeu juga melaporkan bahwa G20 berkomitmen untuk terus memperkuat sektor keuangan global.
Baca Juga: Jadi Jubir Presidensi G20, Maudy Ayunda Ingin Indonesia Mampu Capai Indikator Berikut!
Caranya melalui peningkatan pemantauan risiko dan melalui optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi.
Dalam konteks ini, G20 menyambut baik penilaian FSB mengenai pengawasan dan regulasi stablecoin global.
Serta aktivitas pasar aset kripto dan menerima panduan akhir oleh Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) Bank for International Settlements (BIS) dan The International Organization of Securities Commissions (IOSCO).
Kedua lembaga tersebut menegaskan prinsip untuk infrastruktur pasar keuangan berlaku dalam pentingnya pengaturan stablecoin yang sistematis.
Baca Juga: TWC Akan Percantik dan Tata Ulang TMII Sambut Gelaran Presidensi G20
Selain itu, G20 juga berkomitmen untuk terus mengeksplorasi implikasi keuangan makro dari mata uang digital bank sentral (CBDC).
Pasalnya hal ini dapat dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan internasional.
Di sisi lain untuk mendukung proses pemulihan ekonomi dunia yang kuat dan berkelanjutan, negara negara G20 telah berdiskusi untuk pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses dan infrastruktur yang terjangkau.
Baca Juga: Indonesia Fokuskan Arsitektur Kesehatan Dunia di Presidensi G20. Ini Kata Menlu Retno Marsudi
Para anggota mendukung secara sukarela dan tidak terikat G20/Global Infrastructure (GI) Hub Framework tentang cara terbaik dalam menjangkau partisipasi pihak swasta.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan, yang akan mempertimbangkan situasi negara.
Selain itu akan menambahkan investasi dari sumber lain, termasuk investasi publik dan keuangan yang disediakan oleh Bank Pembangunan Multilateral (MDBs).
Baca Juga: Menkominfo Johnny Plate Minta Masyarakat dan Dunia Usaha Gaungkan Presidensi G20. Ini Alasannya
Selebihnya, negara-negara G20 juga mendukung infrastruktur G20.
Dengan cara menyokong kebijakan perangkat G20-OECD dalam memobilisasi pendanaan dan keuangan, mendukung InfraTracker 2.0 dan Ringkasan Studi Kasus G20 dalam Infrastruktur Keuangan Digital.
Selain itu juga ikut serta mendorong kualitas investasi infrastruktur dengan mendiskusikan pembangunan Quality Infrastructure Investment (QII) Indicators dan mendiskusikan penataan masa depan infrastruktur global,***