Network
POSJAKUT- Suara miring muncul dari Senayan terkait kebijakan pemerintah Jokowi mengeluarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak kenaikan harga minyak goreng.
Keputusan pemberian BLT tersebut dinilai Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai shortcut, karena Pemerintah tidak mampu melakukan paksaan terhadap perusahaan kelapa sawit dan turunannya.
Pemerintah tidak mampu untuk memastikan DMO (domestic market obligation) menjadi prioritas dan HET (harga eceran tertinggi) tetap di Rp.14 ribu per liter dapat berjalan di lapangan.
-Baca Juga: Dugaan Penipuan Investasi Robot Trading DNA Pro, Polisi Periksa 12 Orang
“Ini namanya Oligarki sawit menang tiga kali berturut-turut alias hattrick. Pertama, menang karena harga CPO dunia naik.
Kedua menang karena akhirnya HET minyak murah dicabut pemerintah.
"Ketiga, menang karena pengumunan para mafia minyak goreng batal dan hilang ditelan bumi,” tandas LaNyalla, Senin (4/4)
Bantuan senilai Rp. 100 ribu per bulan akan diberikan 3 bulan kepada 20,5 juta masyarakat miskin dan 2,5 juta penjual gorengan.
Dikatakan LaNyalla, kenaikan harga CPO membuat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2021 mencatat rekor pengumpulan pungutan dana ekspor sebesar Rp.69 triliun lebih.
Artikel Rekomendasi