Network
POSJAKUT – – Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono mengungkapkan, pembangunan metrologi legal dalam rangka mewujudkan tertib ukur telah menjadi tugas pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Veri berharap pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung penyelenggaraan tertib ukur di daerah dengan menyediakan sumber daya seperti SDM, anggaran operasional, dan sarana dan prasarana sehingga tidak bergantung dari anggaran transfer pusat ke daerah.
“Kemandirian ini menjadi kunci tercapainya tertib ukur di daerah dan ini menjadai sasaran dari pemerintah pusat yang harus dicapai, Veri Anggrijono, dalam kegiatan penandatangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kemendag dan Pemkab Bangka Barat Senin 18 April 2022 di Ruang Mezanine, Kemendag.
Baca Juga: Minyak Goreng Masih Tinggi, Belum Turun Banyak. Kemendag Bilang Ada Beberapa Hal Penyebabnya
Veri menjelaskan, komitmen Kepala Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan mewujudkan tertib niaga dalam hal tertib ukur menjadi kunci terwujudnya sasaran Indonesia Tertib Ukur.
Sinergisitas antara Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan langkah konkrit komitmen Pemerintah Daerah dalam pengembangan metrologi legal di daerah.
“Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perlindungan Konsumen Tertib Niaga dan Direktorat Metrologi mengapresiasikan langkah-langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam mewujudkan Bangka Barat sebagai Daerah Tertib Ukur,’’ jelas Veri.
Baca Juga: Dirjen Perdagangan DN Kemendag, Oke Nirwan: Ditemukan 56 Perusahaan Melanggar Ketentuan
Pada kesempatan itu Veri mengungkapkan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan kegiatan kemetrologian di kabupaten/kota adalah bagaimana membangun tertib ukur sehingga tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga menciptakan tertib niaga.
Menurut Veri keberhasilan penyelenggaraan urusan metrologi legal ditentukan oleh peran serta aktif dari seluruh pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah.
Bupati Bangka Barat, H. Sukirman menyampaikan bahwa pelayanan tera dan tera ulang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka Barat.
Baca Juga: Pantau Minyak Goreng Satu Harga, Kemendag Buka Layanan Hotline. Catat Nomornya
‘’Saat ini Pemkab Bangka Barat telah memiliki Unit Metrologi Legal yang berdiri dan beroperasi sejak 2018. Unit Metrologi Legal ini memberikan pelayanan di bidang metrologi legal sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan sarana dan prasarana yang dimilikinya,’’kata Sukirman.
Bupati Sukirman mengatakan, untuk meningkatkan ruang lingkup pelayanan, Pemkab Bangka Barat terus berupaya memperkuat Unit Metrologi Legal di kabupaten tersebut.
Baca Juga: Respon Jeritan Emak-emak Dirjen PDN Kemendag, Oke Nurwan: Perbanyak Jual Bahan Konsumsi Rumahtangga!
Ditempat yang sama, Direktur Metrologi Matheus Hendro Purnomo berharap dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian Perdagangan dan Pemkab Bangka Barat ini dapat terlaksana karena adanya langkah-langkah konkrit di Kabupaten Bangka Barat.
Langkah-langkah konkret tersebut antara lain peningkatan kinerja tera dan tera ulang, sehingga seluruh alat ukur yang digunakan di Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan ketentuan.
Imbasnya, kata Matheus Hendro, pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat dapat menjadi Pasar Tertib Ukur dan Kabupaten Bangka Barat secara berkesinambungan menjadi daerah tertib ukur yang membuat perekonomian di daerah ini meningkat. ***
Artikel Rekomendasi