Network
POSJAKUT -- Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Laksda TNI Adin Nurawaluddin menyatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen menerapkan zero tolerance melawan illegal fishing.
Karenanya, semua sepakat untuk menjaga laut untuk ekonomi biru. Jika laut sehat, Indonesia sejahtera. Setiap aksi pengawalan dari illegal fishing dilakukan terukur dengan beragam zonasinya.
Di lingkup KKP sendiri, PSDKP menjadi pihak yang terdepan dalam melakukan pengawasan.
Adin menyebut perkembangan selama tahun 2021, pihaknya telah menangkap lebih dari 166 kapal pencuri ikan. Penangkapan ini wujud dari upaya menyeimbangkan aktivitas perekonomian dengan menjaga kondisi ekologi dari ekosistem perairan nasional.
Baca Juga: Berdampak pada Kebangkitan Ekonomi, Kemenparekraf Fasilitasi Vaksinasi Covid-19 di Biak Numfor
"Khusus untuk tahun 2021 capaian PSDKP kita berhasil melakukan penangkapan dan pemberkasan untuk kapal ikan Indonesia dan kapal ikan asing kurang lebih 166 kapal," kata Adin, Senin 13 Desember 2021.
Ia merinci dari 166 kapal tersebut terdiri dari 114 kapal ikan Indonesia yang melanggar aturan serta ada 52 kapal ikan asing yang terdiri atas 25 kapal berbendera Vietnam.
Pada waktu yang sama, Ditjen PSDKP telah memeriksa 2.672 kapal (2.606 kapal ikan Indonesia dan 66 kapal ikan asing).
Dari pemeriksaan tersebut, KKP telah menangani 212 kasus hukum, di mana 157 kasus dilanjutkan ke proses hukum pidana dan sebanyak kasus telah memperoleh putusan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap.***
Artikel Rekomendasi