POSJAKUT -- PT Permodalan Nasional Madani mendapatkan pembiayaan sindikasi sebesar Rp4 triliun guna mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Pembiayaan yang dialokasikan untuk kredit modal ini disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui BUMDnya yakni Bank DKI yang ditunjukan sebagai MLA (Mandated Lead Arrangers) yang berkolaborasi dengan 19 bank dan Lembaga Keuangan Syariah.
Sebanyak 19 bank yang tergabung dalam Bank Pembangunan Daerah, bank swasta dan Lembaga Keuangan Syariah (Badan Pengelola Keuangan Haji) nantinya bertindak sebagai agen pembiayaan yang dikoordinir oleh Bank DKI.
Baca Juga: Lagi, Bus TransJakarta Alami Kecelakaan di Jalan Jenderal Soedirman Depan Ratu Plaza
Menurut Gubernur DKI Anies Baswedan, pembiayaan ini disalurkan melalui mekanisme pasar. Sehingga menjadikannya sebagai sebuah aksi korporasi yang unik, karena sindikasi dari begitu banyak bank bekerja bersama menyalurkan dan dikoordinasi oleh Bank DKI, lalu sampai itu di rakyat.
“Inilah yang namanya menggunakan mekanisme pasar untuk menghadirkan keadilan sosial yakni memberikan suntikan ke pasar tapi langsung diberikan kepada yang kecil,” ujar Anies di Balaikota, kemarin.
Ia menambahkan Pemprov DKI selalu berupaya memberikan kesempatan pada yang kecil untuk menjadi besar tanpa mengecilkan yang sudah besar. Mekanismenya seringkali tak banyak, lanjut Anies, sehingga ini bukan sekadar melaksanakan program, tetapi ini melunasi janji kemerdekaan, memajukan kesejahteraan umum dan menghadirkan keadilan sosial.
Baca Juga: Kapal Pesiar NFT di Metaverse Terjual Lebih dari 9 Miliar Rupiah, Begini Reaksi Netizen
“Pembiayan ini memiliki nilai Rp 4 triliun, bila dibayangkan penerima dari modal ini antara Rp 2-5 juta bisa sampai 2 juta unit usaha yang terfasilitasi lewat pembiayaan ini. Jadi, kami bersyukur. Harapannya, dalam situasi pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi ini, mereka yang berskala ultra mikro, mikro dan kecil akan bisa mendapatkan permodalan,” kata Anies.
Sementara itu Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy mengatakan Bank DKI mendukung kesejahteraan bagi pelaku UMKM di Jakarta. Tak hanya permodalan tapi juga dengan memberika pelatihan serta mendorong agar UMKM di Jakarta masuk ke dalam pasar digital.
“Indonesia memiliki 80 persen UMKM. Ini yang perlu kita bangun untuk membesarkan UMKM dan Bank DKI masuk di sana melalui Jakpreneur juga. UMKM butuh pelatihan dan pendampingan, selain itu UMKM juga sedang didorong untuk melakukan digitalisasi produk dan Bank DKI terlibat di dalamnya,” ujar Fidri.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu mengapresiasi langkah Bank DKI yang telah menyatukan sistem pembiayaan secara konvensional maupun yang syariah.
“Dari Rp 4 triliun yang ditandatangani, ada Rp 2,2 triliun dari bank konvensional dan Rp 1,8 triliun yang dibiayai dari BPKH dan unit syariah. Jadi, Alhamdulillah, Bank DKI telah menyatukan antara kredit dengan prinsip syariah dan konvensional,” jelas dia.***